Ujian Kualifikasi Penerjemah

UKP adalah ujian yang diselenggarakan oleh Pusat Penerjemahan FIB UI di kampus UI Depok dan terbagi atas dua bagian, yaitu: 1) UKP Teks Umum (untuk mendapatkan Sertifikat UI), serta 2) UKP Teks Hukum (untuk mendapatkan Sertifikat Penerjemah Bersumpah dan dilaksanakan atas kerja sama dengan Pemprov DKI). Saya ingin berbagi pengalaman mengikuti Ujian Kualifikasi Penerjemah dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.

Banyak penerjemah ingin mendapatkan sertifikat tersebut karena dapat dijadikan pegangan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Sertifikat itu juga dapat dipakai untuk melamar pekerjaan atau meyakinkan calon klien, walaupun kita semua tahu bahwa memiliki sertifikat tidak menjamin penerjemah tersebut andal.

Setiap tahun beratus-ratus penerjemah mencoba keberuntungannya dengan mengikuti ujian ini, sementara yang lulus setiap tahun sekitar 5-10% dari jumlah peserta. Saya sempat mengikuti UKP gaya lama pada tahun 2006 dan UKP gaya baru pada tahun 2008 ketika pertama kali diterapkan.

Di bawah ini perbandingan antara UKP gaya lama dan UKP gaya baru.

UKP gaya lama UKP gaya baru
Diselenggarakan dalam satu ruangan besar. Diselenggarakan dalam beberapa kelas di dua gedung.
Tidak ada larangan untuk memakai kamus elektronik, membawa flash disc, atau lainnya. Hanya boleh membawa kamus, catatan non-eletronik. Tidak boleh membawa flash disc.
Tidak ada larangan untuk menggunakan telepon genggam pada saat ujian. Telepon genggam harus dimatikan pada saat ujian.
Boleh pergi ke toilet kapan saja diperlukan. Tidak boleh keluar ruangan untuk alasan apa pun saat ujian berlangsung. Jadi, pastikan sudah ke toilet dulu.
Disediakan satu botol air minum, jadi boleh saja minum atau bahkan makan kapan saja. Tidak diperbolehkan makan dan minum selama ujian berlangsung.
Mempunyai pilihan untuk membuat penerjemahan dengan menulis di atas kertas atau mengetik pada komputer. Harus menggunakan komputer yang telah disediakan panitia.
Bila ingin menerjemahkan dengan menggunakan komputer, peserta ujian harus membawa sendiri laptop serta printer. Komputer disediakan bagi semua peserta ujian. Hasil kerja tidak perlu di-print karena nomor ujian ketika dimasukkan ke komputer dikonversi secara otomatis menjadi nomor lain yang hanya diketahui oleh panitia.
Baik untuk bidang umum maupun hukum, peserta diberi dua pilihan soal dan diminta memilih salah satu untuk diterjemahkan. Jadi, peserta hanya menerjemahkan satu soal hukum atau satu soal umum. Untuk bidang hukum, peserta diberi dua soal. Untuk soal pertama, peserta diminta menerjemahkan beberapa paragraf yang hurufnya berwarna biru. Soal kedua jauh lebih singkat sehingga peserta diminta menerjemahkan seluruhnya. Untuk bidang umum, peserta diberi tiga soal dan diminta memilih salah satu untuk diterjemahkan.
Penilaian :

  • Kurang dari 60: Tidak lulus
  • 60 – 69: Nilai C
  • 70 – 79: Nilai B
  • 80 ke atas: Nilai A dan peserta ujian teks hukum akan mendapatkan sertifikat Penerjemah Bersumpah.
Penilaian:

Berdasarkan kesalahan dan penghargaan yang diberikan serta berdasarkan poin yang dicapai, hanya ada 2 alternatif, yaitu Lulus dan Tidak Lulus.

Tanda mulai dan berhenti bekerja dinyatakan dengan aba-aba lisan. Tanda mulai dan berhenti bekerja menggunakan sistem komputer terpusat sehingga semua peserta mulai dan berhenti bekerja secara serempak.

Beberapa tips:

  1. Segera terjemahkan seluruh naskah. Setelah selesai, periksa ulang dan pertimbangkan kata-kata yang tepat (buka kamus kalau perlu), dan baca lagi seluruhnya. Waktu tiga jam yang diberikan cukup ketat.
  2. Persiapkan diri sebaik-baiknya karena walaupun diizinkan membawa kamus, membuka kamus terlalu sering akan menyita waktu yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan materi ujian sehingga didiskualifikasi.
  3. Tingkatkan keterampilan mengetik, karena akan sangat membantu pengerjaan ujian.
  4. Cukupkan tidur pada malam sebelumnya dan sarapan bergizi sehingga ketika ujian kita dalam keadaan prima sehingga hasilnya optimal.
  5. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah BERDOA.

Untuk mengikuti UKP, silakan hubungi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di nomor telpon 021-31902112.

Persyaratan mengikuti UKP adalah:

  1. Bagi yang sudah bekerja sebagai penerjemah/juru bahasa cukup dengan memberikan surat keterangan. Bagi yang bekerja sendiri diminta untuk mengirimkan contoh terjemahan sebanyak dua lembar
  2. Membayar Rp 1.000.000 untuk satu pasangan bahasa
  3. Memiliki KTP DKI Jakarta
  4. Memberikan foto 4 x 6 sebanyak dua lembar
  5. Memberikan fotocopy ijazah terakhir

Ditulis oleh Susan Kumaat sebagai bagian dari buku “Tersesat Membawa Nikmat,” karya bersama anggota milis Bahtera.

, ,
Trackback

21 comments untill now

  1. Informasi yang sangat berguna bagi para penerjemah yang ingin mendapatkan sertifikasi umum maupun hukum, Bu Susan.

    Terima kasih banyak atas informasinya

    Hipyan

  2. Trimakasih atas sharingnya ut.ujian kualifikasi penerjemah.
    Saya mohon informasi, bagaimana cara dan persyaratan ut. mengikuti ujian tersebut, mungkin bisa di sharing juga sehingga bagi rekan2 lain yg berminat ut. mengambil ujian tersebut ada informasinya atau harus mencari tahu sendiri ke pihak UI ?

    Mohon maaf kalo reply ini menganggu, trimakasih atas waktu & perhatiannya.

    salam,
    Ikadewi

  3. > 3. Memiliki KTP DKI Jakarta

    Wah, sayang sekali saya tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

  4. Kalau KTP Bekasi bisa kok, sudah kukonfirmasi by phone. tapi kalo KTP tetangga DKI lainnya spt Depok n Tangerang ga tau ya..

  5. Muhammad Laba @ 2010-11-12 18:07

    Saya Rasa KTP Bekasi – Jabodetabek semuanya tidak mungkin, siapa Gubernurnya? Bukan Gub DKI kan? Jangan lihat LBI ayau UI nya, pemyelenggara UKP itu Gubernur loh. Karena saya sudah tanya ke Penasihat Hukum Menkum HAM RI. Dari segi perundangan, terputus sandarannya. Dalam hukum Belanda Disebut Gubernur Jenderal Hindia Belanda berkedudukan di Jakarta. Harusnya yang dimaksud adalah Presiden RI, sehingga bisa mendelegasikan fungdi dan peran tiu ke gubernur seluruh Indonesia. Karena Indonesian Civil Code jika disebut Gubernur Jenderal Hindia Belanda, terjemahannya KUHPer nya adalah: Pemerintah
    Intreprestasi ini tidak diikuti oleh produk perundangan daerah lain selain DKI, saya minta aturan hukum ke Pemda DKI dikasih, intinya, konsiderannya adalah Himpunan Lembaran-lembaran Daerah DKI. Jadi sepertinya sulit mengadakan di provinsi lain. Dan menurut saya Bekasi juga tidak masuk, tanyakan benar2 apa bisa warga Bekasi disumpah oleh Gub DKI??
    Muhammad Laba
    laba72@yahoo.com

  6. sudahlulus @ 2010-11-22 19:51

    luar biasa analisa panjang lebarnya…saya pemegang KTP Depok, lulus UKP hukum tahun lalu kok..tinggal menunggu disumpah sama si (bukan) gubernur (saya)…

  7. thanks 4 sharing…
    bayar ujiannya mahal yah… itu kalo g lulus, uangnya lenyap ato bagaimana?

    thanks…

  8. susan kumaat @ 2009-08-16 10:33

    Ennoe,
    Kalau tidak lulus memang uag Rp 1.000.000 akan lenyap – dan harus menunggu satu tahun lagi sebelum bisa mencoba peruntungan lagi……

  9. waduuh… kok gitu? apa gak dapet surat keterangan apa gitu… trus nilainya brapa…

  10. Thanks sharing-nya bu Susan, kalau KTP Bogor bisa gak yah? Hiks…

  11. susan kumaat @ 2009-08-22 15:37

    Vita, memang peraturan yang ada saat ini hanya pemilik KTP DKI Jakarta yang dapat mengikuti UKP. Rasanya tidak adil ya – – memang ada pemikiran untuk mengusahakan agar pemegang KTP lain juga dapat mengikuti ujian ini. Semoga suatu saat semua warganegara Indonssia, tanpa kecuali, mengikuti UKP. Pak Hipyan, apakah bisa mulai merintis usaha ke arah ini? Salam manis, Susan

  12. Bu, saya juga ber KTP bogor dan bermaksud ujian ini. Sampai sekarang belum bisa ya bu? saya tadinya mau ambil UKP Prancis – Indonesia

  13. Waaah informasinya menarik sekali tapi sayang kok cuma KTP Jakarta yang bisa. Kira2 ada kantor perwakilannya gak ya di Surabaya dan KTPnya pun tidak dibatasi DKI saja. Kalo saya punya usul sih bagaimana kalau UI bekerjasama dengan Univ di berbagai daerah sehingga para penerjemah biasa yang cukup potensial bisa diakomodasi. Thanks mohon infonya

  14. Azali Pangiringan Samosir @ 2010-06-04 23:38

    Setahu dan seingat saya pada saat saya mengikuti UKP pada tahun 2002, peserta berKTP JABODETABEK boleh ikut ujian UKP Bahasa Inggris Hukum dan Bahasa Indonesia Hukum untuk Penjermah Bersumpah.

  15. Totok Trinyoto @ 2010-06-24 16:12

    Sangat bermanfaat!
    Terimakasih bu Susan, anda berkenan berbagi.

    Trinyoto

  16. abdurrahman salim smeer @ 2010-07-21 18:12

    numpang tanya

  17. abdurrahman salim smeer @ 2010-07-21 18:40

    seputar penerjemah indonesia-arab dong ! n’ boleh tau ngga materi yang di ujikan + biaya pendaftarannya berapa ya untuk tahun 2010 ? Makasih atas infonya

  18. Info yang sangat bermanfaat.
    Terimakasih Bu Susan.

    Bambang S

  19. […] Untuk sertifikasi, penyelenggaranya ada beberapa, di antaranya adalah Himpunan Penerjemah Indonesia dengan Tes Sertifikasi Nasional-nya atau Ujian Kualifikasi Penerjemah. […]

  20. Siti Aminah @ 2011-12-23 19:41

    salam,
    terimakasih atas informasi yang bermanfaat :)

  21. […] olehku untuk mengikuti tes kualifikasi di bidang penerjemahan. Sayangnya Ujian Kualifikasi Penerjemah (yang konon sudah tidak diselenggarakan lagi) hanya boleh diikuti oleh orang yang memiliki KTP […]

Add your comment now